ABSTRAK

Latar Belakang:

Purpose: To analyze the policy and utilization of acupuncture services in Government Hospitals

Method: This study uses interviews and document review when monitoring post-training evaluations.

Hasil: Saat ini jumlah dokter Spesialis Akupunktur yang melayani di Rumah Sakit Pemerintah sangat terbatas, sehingga salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan layanan akupunktur di Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang terampil dalam layanan akupunktur melalui pelatihan teknis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2018, 205 dokter telah dilatih dari 161 Rumah Sakit, 41 Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 Unit Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan dari 34 Provinsi. Dari hasil pemantauan dan evaluasi setelah 6 bulan pelatihan akupunktur, hanya 58 (28,3%) telah melakukan layanan akupunktur sementara 147 (71,7%) belum melakukan. Dari 58 dokter yang telah melakukan layanan akupunktur dalam kasus masing-masing, 54 dari Rumah Sakit, 3 dari Pusat Kesehatan Masyarakat dan 1 dari Unit Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan. Sementara 147 dokter yang belum melakukan layanan akupunktur, 107 dari Rumah Sakit dan 38 dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pemantauan setelah pelatihan, diketahui bahwa sebagian besar Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang belum dibuka karena pembiayaan layanan kesehatan akupunktur tidak ditanggung oleh Dewan Layanan Asuransi Kesehatan.

Kesimpulan:

Sebagian besar Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah dilatih belum membuka layanan karena pendanaan untuk layanan kesehatan akupunktur belum ditanggung oleh Dewan Layanan Asuransi Kesehatan.

Kata kunci: Layanan Akupunktur, Pusat Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Komitmen Organisasi